MAKALAH
JENIS – JENIS ANGGARAN SEKTOR PUBLIK
Disusun
untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Akuntansi Sektor Publik
Dosen
Pengampu : Muhtar, M.Si
Disusun Oleh :
Rudi Prasetio (K7413141)
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AKUNTANSI
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENGETAHUAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2015
BAB I
PENDAHULUAN
A.
Latar
Belakang
Anggaran
merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama
periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan
penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran.
Menurut National Committee on Governmental Accounting (NCGA), saat ini
Governmental Accounting Standarts Board (GASB), definisi anggaran (budget)
adalah rencana operasi keuangan, yang mencakup estimasi pengeluaran yang
diusulkan, dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam
periode waktu tertentu.
Dalam
organisasi sektor publik, penganggaran merupakan suatu proses politik. Pada
sektor swasta, anggaran merupakan bagian dari rahasia perusahaan yang tertutup
untuk publik, sebaliknya pada sektor publik anggaran justru harus
diinformasikan kepada publik untuk dikritik, didiskusikan, dan diberi masukan.
Anggaran
sektor publik penting karena beberapa alasan, yaitu karena anggaran merupakan
alat bagi pemerintah untuk mengarahkan sosial-ekonomi, menjamin kesinambungan,
dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, anggaran juga diperlukan karena
adanya masalah keterbatasan sumber daya sedangkan keinginan masyarakat yang tak
terbatas dan terus berkembang, dan anggaran juga diperlukan untuk menyakinkan
bahwa pemerintah telah bertanggung jawab terhadap rakyat.
Pada dasarnya terdapat beberapa jenis pendekatan dalam perencanaan dan
penyusunan anggaran sektor publik. Secara garis besar terdapat dua pendekatan
utama yang memiliki perbedaan mendasar. Kedua pendekatan tersebut adalah
anggaran tradisional atau anggaran konvensional dan pendekatan baru yang sering
dikenal dengan pendekatan New Public
Management.
B.
Rumusan
Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di
atas, maka kami merumuskan beberapa rumusan masalah
sebagai berikut :
1. Bagaimanakah
perkembangan Anggaran Sektor Publik ?
2. Apakah
pengertian dari Anggaran Tradisional?
3. Bagaimanakah
Manajemen Anggaran Publik dengan Pendekatan New
Public Management (NPM) ?
4.
Apakah Pengertian
Anggaran Kinerja dan Pedekatan Zero Bazed
Budgeting?
5.
Bagaimanakah Manajemen Anggaran
Publik dengan Pendekatan Planning,
Programming, and Budgeting System (PPBS) ?
C.
Tujuan
Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di
atas, maka kami menyusun beberapa tujuan penulisan makalah
ini sebagai berikut :
1. Untuk
menjelaskan perkembangan Anggaran Sektor Publik.
2. Untuk
menjelaskan Anggaran Tradisional.
3. Untuk
menjelaskan manajemen Anggaran Publik dengan pendekatan New Public Management (NPM).
4. Untuk
Menjelaskan Manajemen Anggaran Publik dengan Pendekatan Planning, Programming, and Budgeting System (PPBS).
BAB II
PEMBAHASAN
A.
Perkembangan
Anggaran Sektor Publik
Didalam
perkembangannya anggaran sektor publik telah menjadi instrumen kebijakan
multifungsi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan organisasi.
Dengan penganggaran yang terencana dan sistematis maka tujuan utama yang
ditujukan untuk kemakmuran publik atau masyarakat akan tercapai dengan baik.
Sistem
perencanaan anggaran berkembang dan berubah sesuai dengan dinamika perkembangan
manajemen perkembangan sektor publik dan tuntutan yang berkembang dimasyarakat.
Ada dua pendekatan dalam perkembangan dan penyusunan anggaran sektor publik,
yaitu: (a) Anggaran Tradisional atau anggaran konvensional (b) Pendekatan baru
yang sering dikenal dengan pendekatan New
Public Management.
B.
Anggaran
Tradisional
1.
Ciri - Ciri Anggaran Tradisional
Terdapat
dua ciri utama dan ciri lain yang melekat dalam anggaran tradisional dalam anggaran
tradisional ini, yaitu:
a.
Cara penyusunan
anggaran yang didasarkan atas pendekatan Incrementalism
b.
Struktur dan susun
anggaran yang bersifat line-item.
c.
Cenderung Sentralistis
d.
Bersifat spesifikasi
e.
Tahunan, dan
f.
Menggunakan prinsip Anggaran
bruto.
Berikut ini pembahasan dua ciri utama
anggaran tradisional yakni sebagai berikut:
a. Incrementalism
Penekanan
dan tujuan utama pendekatan tradisional adalah pada pengawasan dan
pertanggungjawaban yang terpusat. Maksud dari incrementalism yaitu hanya menambah atau mengurangi jumlah rupiah
pada item-item anggaran yang sudah ada sebelumnya dengan menggunakan data tahun sebelumnya sebagai
dasar untuk menyesuaikan besarnya penambahan atau pengurangan tanpa dilakukan
kajian yang mendalam.
Masalah
utama anggaran tradisional adalah terkait dengan tidak adanya perhatian
terhadap konsep value for money. Konsep
ekonomi, efisiensi dan efktivitas seringkali tidak dijadikan pertimbangan dalam
penyusunan anggaran tradisional.
Anggaran
tradisional cenderung menggunakan konsep historic
cost of service. Akibat digunakan konsep ini adalah suatu item. Program,
atau kegiatan akan muncul lagi dalam anggaran tahun berikutnya meskipun
sebenarnya item tersebut sudah tidak dibutuhkan. Perubahan anggaran hanya
menyentuh jumlah nominal rupiah yang disesuaikan dengan tingkat inflasi, jumlah
penduduk, dan penyesuaian lainnya.
b. Line Item
Sifat
ini didasarkan atas dasar sifat dari penerimaan dan pengeluaran. Metode ini
tidak memungkinkan untuk menghilangkan item-item penerimaan atau pengeluaran
yang telah ada dalam struktur anggaran, walaupun sebenarnya secara riil item tertentu
sudah tidak relevan lagi untuk digunakan pada periode sekarang. Dalam
penyusunan anggaran menggunakan sistem ini dilandasi atas alasan adanya
orientasi sistem anggaran yang dimaksudkan untuk mengontrol pengeluaran.
2.
Kelemahan
anggaran tradisional
Dilihat
dari berbagai sudut pandang, metode penganggaran tradisional memiliki beberapa
kelemahan antara lain :
a. Hubungan
yang tidak memadai (terputus) antara anggaran tahunan dengan rencana
pembangunan jangka panjang
b. Pendekatan
incremental menyebabkan sejumlah besar pengeluaran tidak pernah diteliti secara
menyeluruh efektifitasnya.
c. Lebih
berorientasi pada input daripada output. Hal tersebut menyebabkan anggaran
tradisional tidak dapat dijadikan sebagai alat untuk membuat kebijakan dan
pilihan sumberdaya atau memonitor kinerja. Kinerja dievaluasi dalam bentuk
apakah dana telah habis dibelanjakan, bukan apakah tujuan tercapai.
d. Sekat-sekat
antar departemen yang kaku membuat tujuan nasional secara keseluruhan sulit
dicapai.
e. Proses
anggaran terpisah untuk pengeluaran rutin dan pengeluaran modal/investasi.
f. Anggaran
tradisional bersifat tahunan. Anggaran tahunan tersebut sebenarnya terlalu
pendek, terutama untuk proyek modal dan hal tersebut dapat mendorong
praktik-praktik yang tidak diinginkan (korupsi dan kolusi).
g. Sentralisasi
penyiapan anggaran, ditambah dengan informasi yang tidak memadai menyebabkan
lemahnya perencanaan anggaran. Akibatnya adalah munculnya budget pudding atau
budgetary slack.
h. Persetujuan
anggaran yang terlambat, sehingga gagal memberikan mekanisme pengendalian untuk
pengeluaran yang sesuai, seperti seringnya dilakukan revisi anggaran dan
manipulasi anggran
i.
Aliran informasi (
system informasi financial) yang tidak memadai yang menjadi dasar mekanisme
pengendalian rutin, mengidentifikasi masalah dan tindakan.
C.
Anggaran
Publik dengan Pendekatan NPM
Era New Public
Management
Sejak
pertengahan tahun1980-an telah terjadi perubahan management sector publik yang
cukup drastik dari system managemen tradisional yang terkesan kaku, birokratis,
dan hirarkis menjadi model managemen sector public yang fleksibel dan lebih
mengakomodasi pasar. Perubahan tersebut bukan sekedar perubahan kecil dan
sederhana. Perubahan tersebut telah mengubah peran pemerintah terutama dalam
hal hubungan antara pemerintah dengan masyarakat. Paradigma baru yang muncul
dalam managemen sector publik tersebut adalah pendekatan New Public Management.
Model New Public Management
mulai dikenal tahun 1980-an dan kembali popular tahun 1990-an yang mengalami
beberapa bentuk inkarnasi. New Publik
Management berfokus pada management sector publik yang berorientasi pada kinerja,
bukan berorientasi kebijakan. Penggunan paradigm New Public Management
tersebuit menimbulkan beberapa konsekuensi bagi pemerintah diantaranya adalah
tuntutan untuk melakukan efisiensi, pemangkasan biaya (cost cutting), dan
kompetisi tender.
Salah
satu model pemerintah diera New Public
Management adalah model pemerintahan yang diajukan oleh Osborne dan Gaebler
(992) yang tertuang dalam pandangannya yang dikenal dengan konsep “reinventing government” perspektif baru
pemerintah menurut Osborne dan Gaebler tersebut adalah:
1.
Pemerintahan
katalis : focus pada pemberian pengarahan bukan
produksi pelayanan public.
Pemerintah harus menyelesaikan beragam
pelayanan public, tetapi tidak harus terlibat langsung dengan proses
produksinya (producing). Sebaiknya pemerintah memfokuskan diri pada pemberian
arahan , sedangkan produksi pelayanan public diserahkan pada pihak swasta dan
atau sector ketiga.
2.
Pemerintah
milik masyarakat : memberdayakan masyarakat
daripada melayani
Pemerintah seharusnya memberikan
wewenang kepada masyarakat sehinnga mereka mampu menjadi masyarakat yang dapat
menolong dirinya sendiri (self-help community), Sebagai misal, masalah
keselamatan umum adalah juga merupakan tanggungjawab masyarakat, tidak hanya
kepolisian.
3.
Pemerintah
yang kompetitif: menyuntikkan semangat kompetisi dalam pemberian pelayanan
public.
Kompetisi adalah satu-satunya cara untuk
menghemat biaya sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan. Dengan kompetisi,
banyak pelayanan publik yang dapat ditingkatkan kualitasnya tanpa harus
memperbesar biaya. Misalnya pada pelayanan pos negara, pelayanan titipan kilat
yang disediakan menjadi relative semakin cepat dapipada kualitasnya di masa
lalu.
4.
Pemerintah
yang digerakkan oleh misi : mengubah organisasi
yang digerakkan oleh peraturan menjadi organisasi yang digerakkan oleh misi.
Apa yang dapat dan tidak dapat
dilaksanakan oleh pemerintah diatur dalam mandatnya. Namun tujuan pemerintah
bukanlah mandatnya tetapi misinya.
5.
Pemerintah
yang berorientasi hasil : membiayai hasil bukan masukan.
Pada pemerintash tradisional, besarnya alokasi
anggaran pada suatu unit kerja ditentukan oleh kompleksitas masalah yang
dihadapi. pada akhirnya unit kerja tidak punya insentif untuk memperbaiki kinerjanya.
Pemerintah wirausaha berusaha mengubah
bentuk penghargaan dan insentif itu, yaitu membiayai hasil dan bukan masukan.
Pemerintah daerah wirausaha akan mengembangkan suatu standar kinerja yang
mengukur seberpa baik suatu unit kerja mampu memecahkan permasalahan yang
menjadi tanggungjawabnya.Semakin baik kinerjanya, semakin banyak pula dana yang
akan dialokasikan untuk mengganti semua dana yang telah dikeluarkan oleh unit
kerja tersebut.
6.
Pemerintah
berorientasi pada pelanggan : memenuhi kebutuhan
pelanggan , bukan birokrasi
Pemerintah tradisional seringkali salah
dalam mengidentifikasikan pelanggannya. Pemerintah seringkali menganggap bahwa
DPR/DPRD dan semua pejabat yang ikut dalam pembahasan anggaran adalah
pelanggannya. Padahal pelanggan yang
sebenarnya, yaitu masyarakat, akan cenderung dilupakan.
Pemerintah wirausaha tidak akan seperti
itu. Ia akan mengidintifikasikan pelanggan yang sesungguhnya. Mereka menciptakan
system pertanggungjawaban ganda (dual accountability) kepada legislatif dan
masyarakat. Dengan cara seperti ini, pemerintah tidak akan arogan tetapi secara
terus menerus akan berupaya untuk lebih memuaskan masyarakat.
7.
Pemerintahan
Wirausaha : mampu menciptakan pendapatan dan
tidak sekedar membelanjakan
Pemerintah tradisional cenderung tidak
berbicara tentang upaya untuk menghasilkan pendapatan dan aktivitasnya.
Padahal. banyak yang bisa dilakukan untuk menghasilkan pendapatan dari proses
penyediaan pelayanan publik.
Pemerintah daerah wirausaha dapat
mengembangkan beberapa pusat pendapatan, misalnya : BPS dan Bappeda, yang dapat
menjual informasi tentang daerahnya kepada pusat – pusat penelitian, BUMN/BUMD,
pemberian hak guna usaha yang menarik kepada para pengusaha dan masyarakat,
penyertaan modal, dan lain – lain
8.
Pemerintah
Antisipatif : berupaya mencegah daripada mengobati
Pemerintah tradisional yang birokrastis
memusatkan diri pada produksi pelayanan publik untuk memecahkan masalah publik.
Pemerintah birokratis cenderung bersifat reaktif, seperti suatu satuan pemadam
kebakaran, apabila tida ada kebakaran maka tidak akan ada upaya pemecahan.
Pemerintah wirausaha tidak reaktif tetapi
proaktif. Ia tidak hanya mencoba untuk mencegah masalah, tetapi juga berupaya
keras untuk mengantisipasi masa depan. Ia menggunakan perencanaan strategis
untuk menciptakan visi.
9.
Pemerintah
Desentralisasi : dari hirarkhi menuju
partisipatif dan tim kerja
Lima puluh tahun yang lalu, pemerintahan
yang sentralistis dan hierarkhis sangat diperlukan. Pengambilan keputusan harus
berasal dari pusat. Pada saat itu, sistem tersebut sangat cocok karena
teknologi informasi masih sangat primitif, komunikasi antar berbagai lokasi
masih lamban, dan aparatur pemerintah masih relatif belum terdidik (masih
sangat membutuhkan petunjuk langsung atas apa – apa yang harus dilakukan).
Tetapi pada saat sekarang, keadaan sudah
berubah, perkembangan teknologi sudah sangat maju, kebutuhan / keinginan
masyarakat dan bisnis sudah semakin kompleks, dan staf pemerintah sudah banyak
yang berpendidikan tinggi. Sekarang ini, pengambilan keputusan harus digeser ke
tangan masyarakat, asosiasi – asosiasi, pelanggan, dan lembaga swadaya
masyarakat.
10.
Pemerintah
berorientasi pada (mekanisme) pasar : mengadakan
perubahan dengan mekanisme pasar (system insentif) dan bukan dengan mekanisme
administratif (sistem prosedur dan pemaksaan)
Ada dua cara alokasi sumberdaya, yaitu
mekanisme pasar dan mekanisme administratif. Dari keduanya, mekanisme pasar
terbukti sebagai yang terbaik dalam mengalokasi sumberdaya. Pasar tradisional
menggunakan mekanisme administratif , sedangkan pemerintah wirausaha menggunakan mekanisme pasar.
Dalam mekanisme administratif ,
pemerintah tradisional menggunakan perintah dan pengendalian. Dalam mekanisme
pasar, pemerintah wirausaha tidak memerintahkan dan mengawasi tetapi
mengembangkan dan menggunakan system insentif agar orang tidak melakukan
kegiatan – kegiatan yang merugikan masyarakat.
Munculnya konsep New Public Management berperngaruh langsung terhadap konsep
anggaran publik. Salah satu pengaruhnya adalah terjadinya perubahan sistem
anggaran dari model anggarann tradisional menjadi anggaran yang lebih
berorientasi pada kinerja.
Tabel
1.1
Perbandingan
Anggaran Tradasional dengan Berbasis Pendekatan NPM
|
Anggaran Tradasional
|
New Public Management
|
|
Sentralistis
|
Desentralisasi
& devolved management
|
|
Berorientasi
pada input
|
Berorientasi
pada input, output, dan outcome (value
for money)
|
|
Tidak terkait
dengan perencanaan jangka panjang
|
Utuh dan
komprehensif dengan perencanaan jangka panjang
|
|
Line – item dan incrementalism
|
Berdasarkan
sasaran kinerja
|
|
Batasan
departemen yang kaku (rigid department)
|
Lintas
departemen (cross department)
|
|
Menggunakan
aturan klasik : Vote Accounting
|
Zero – Base Budgeting, Planning Progamming Budgeting
System
|
|
Prinsip
anggaran bruto
|
Sistematik dan
rasional
|
|
Bersifat
tahunan
|
Bottom - up budgeting
|
|
Spesifik
|
|
D.
Perubahan
Pendekatan Anggaran
Reformasi
sektor publik yang salah satunya ditandai dengan munculnya era New Public Management telah mendorong
usaha untuk mengembangkan pendekatan yang lebih sistematis dalam perencanaan
anggaran sektor publik. Seiring dengan perkembangan tersebut, muncul beberapa
teknik penganggaran sektor publik, misalnya adalah teknik anggaran kinerja (performance budgeting), Zero Badget
Budgeting (ZBB), dan Planing
Progamming, and Budgeting System (PPBS).
Pendekatan
baru dalam sistem anggaran publik tersebut cenderung memiliki karakteristik
umum sebagai berikut :
1. Komprehensi
/ Komparatif
2. Terintegrasi
dan lintas departemen
3. Proses
pengambilan kepeutusan yang rasioanal
4. Berjangka
Panjang
5. Spesifikasi
tujuan dan perangkingan prioritas
6. Analisis
total cost dan benefit (termasuk opportunity
cost)
7. Berorientasi
input, output, dan outcome, bukan sekedar input
8. Adanya
pengawasan kerja
E.
Anggaran
Kinerja
Pendekatan
kinerja disusun untuk mengatasi kelemahan-kelemahan dalam anggaran tradisional yang disebabkan
oleh tidak adanya tolak ukur yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja dalam
pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik.
Penilaian
kinerja didasarkan pada pelaksanaan value
for money dan efiktivitas anggaran.
Menurut pendekatan anggaran kinerja, dominasi pemerintah akan dapat diawasi dan
dikendalikan melalui penerapan internal
cost awareness, audit keuangan, audit kinerja, serta evaluasi kinerja
eksternal. Atas hal ini maka diperlukan adanya program dan tolak ukur sebagai
standar kinerja.
System
anggaran kinerja pada dasarnya merupakan system yang mencakup kegiatan
penyusunan program dan tolak ukur kinerja sebagai instrument untuk mencapai
tujuan dan sasaran program. penerapan system anggaran kinerja dalam penyususnan
anggaran dimulai dengan perumusan program dan penyususnan struktur organisasi
pemerintah yang sesuai dengan program tersebut. Kegiatan tersebut mencakup pula
penentuan unit kerja yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program, serta
penentuan indicator kinerja yang digunakan sebagai tolak ukur dalam mencapai
tujuan program yang telah ditetapkan.
F.
Pendekatan
Zero Based Budgeting (ZBB)
1.
Zero
Based Budgeting (ZBB)
Konsep Zero Based Budgeting (ZBB) dimaksudkan
untuk mengatasi kelemahan yang ada pada system anggaran tradisional yaitu
penyusunan anggaran yang bersifat line-item
dan incremental. ZBB tidak berpatokan pada anggaran tahun lalu
untuk menyusun anggaran tahun ini, penentuan anggaran didasarkan pada kebutuhan
saat ini.
2.
Proses
implementasi ZBB
Proses implementasi ZBB terdiri dari 3
(tiga) tahap, yaitu :
a. Identifikasi
unit-unit keputusan
Setiap
pusat pertanggungjawaban merupakan unit pembuat keputusan yang salah satu
fungsinya menyiapkan anggaran. Suatu unit keputusan merupakan kumpulan dari
unit-unit keputusan level yang lebih kecil.
b. Penentuan
paket-paket keputusan
Paket
keputusan merupakan gambaran komprehensif mengenai bagian dari aktivitas
organisasi atau fungsi yang dapat dievaluasi secara individual. paket keputusan
dibuat oleh manajer yang harus menunjukkan detail estimasi biaya dan pendapatan
yang dinyatakan dalam bentuk pencapaian tugas dan perolehan manfaat. Ada dua
jenis paket keputusan, yaitu :
1) Paket
keputusan mutually-exclusive
Adalah
paket-paket keputusan yang memiliki fungsi sama. Apabila dipilihsalah satu
paket kegiatan atau program, maka konsekuensinya adalah menolak semua
alternative yang lain.
2) Paket
keputusan incremental
Paket
ini merefleksikan tingkat usaha yang berbeda (dikaitkan dengan biaya) dalam
melaksanakan aktivitas tertentu. Terdapat base
package yang menunjukkan tingkat minimal suatu kegiatan, dan paket lain
yang tingkat aktivitasnya lebih tinggi yang akan berpengaruh terhadap kenaikan
level aktivitas dan juga berpengaruh terhadap biaya. Setiap paket memiliki
biaya dan manfaat yang dapat ditabulasikan dengan jelas.
c. Meranking
dan mengevaluasi paket keputusan
Tahap
ini merupakan jembatan untuk menuju proses alokasi sumber daya di antara
berbagai kegiatan yang beberapa diantaranya sudah ada dan lainnya baru sama
sekali.
3.
Keunggulan
dari Zero
Based Budgeting
a. Jika
ZBB dilaksanakan dengan baik maka dapat menghasilkan alokasi sumber daya secara
lebih efisien.
b. ZBB
berfokus padavalue for money
c. Memudahkan
untuk mengidentifikasi terjadinya inefisiensi dan ketidakefektivan biaya.
d. Meningkatkan
partisipasi manajemen level bawah dalam proses penyusunan anggaran.
e. Merupakan
cara yang sistematik utnuk menggeser status
quo dan mendorong organisasi untuk selalu menguji alternative aktivitas dan
pola perilaku biaya serta tingkat pengeluaran.
4.
Kelemahan
dari Zero Based Budgeting
a. Prosesnya
memakan waktu lama (time customing),
terlalu teoretis dan tidak praktis, membutuhkan biaya yang besar, serta
menghasilkan kertas kerja yang menumpuk karena pembuatan paket keputusan.
b. ZBB
cenderung menekankan manfaat jangka pendek.
c. Implementasi
ZBB membutuhkan teknologi yang maju.
d. Masalah
dalam proses merangking dan mereview paket keputusan.
e. Untuk
melakukan perangkingan paket keputusan dibutuhkan staf yang memiliki keahlian
yang mungkin tidak dimiliki organisasi.
f. Memungkinkan
munculnya kesan yang keliru bahwa semua paket keputusan harus masuk anggaran.
g. Implementasi
ZBB menimbulkan masalah keperilakuan dalam organisasi.
G.
Pendekatan
Planning, Programming and Budgeting
System (PPBS)
1.
PPBS
PPBS merupakan teknik penganggaran yang
didasarkan pada teori sistem yang berorientasi pada output dan tujuan dengan
penekanan utamanya adalah alokasi sumber daya berdasarkan analisis ekonomi.
Sistem anggaran PPBS tidak mendasarkan pada struktur organisasi tradisional
yang terdiri daridivisi-divisi, namun berdasarkan program, yaitu pengelompokan
aktivitas untuk mencapai tujuan tertentu.
PPBS adalah salah satu model penganggaran yang
ditujukan untuk membantu manajemen pemerintah dalam membuat keputusan alokasi
sumber daya secara lebih baik. Hal tersebut disebabkan sumber daya yang
dimiliki pemerintah terbatas jumlahnya, sementara tuntutan masyarakat tidak
terbatas jumlahnya.
2.
Proses Implementasi
PPBS
Langkah-langkah
implementasi PPBS meliputi:
a. Menentukan tujuan umum organisasi dan tujuan
unit organisasi dengan jelas.
b. Mengidentifikasi program-program dan kegiatan
untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
c. Mengevaluasi berbagai alternatif program
dengan menghitung cost-benefit dari masing-masing program.
d. Pemilihan program yang memiliki manfaat besar
dengan biaya yang kecil.
e. Alokasi sumber daya ke masing-masing program
yang disetujui.
PPBS mensyaratkan organisasi menyusun rencana
jangka panjang. Kuncinya adalah bahwa program-program yang disusun harus terkait
dengan tujuan organisasi dan tersebar ke seluruh bagian organisasi. Sistem
pelaporan anggaran PPBS harus mampu melaporkan hasil (manfaat) program bukan
sekedar jumlah pengeluaran yang telah dilakukan.
3.
Karakteristik PPBS
a. Berfokus pada tujuan dan aktivitas (program)
untuk mencapai tujuan.
b. Secara eksplisit menjelaskan implikasi
terhadap tahun anggaran yang akan datang karena PPB S berorientasi pada masa
datang.
c. Mempertimbangkan semua biaya yang terjadi.
d. Dilakukan analisis secara sistematik atas berbagai
alternatif program, yang meliputi:
1) Identifikasi tujuan
2) Identifikasi secara sistematik alternatif program
untuk mencapai tujuan
3) Estimasi biaya total dari masing-masing
alternatif program
4) Estimasi manfaat (hasil) yang ingin diperoleh
dari masing-masing alternatif program.
4.
Kelebihan PPBS
a. Memudahkan dalam pendelegasian tanggung jawab
dari manajemen puncak ke manajemen menengah.
b. Dalam jangka waktu panjang dapatmengurangi
beban kerja.
c. Memperbaiki kualitas pelayanan melalui pendekatan
sadar biaya (cost-consciousness/cost
awareness) dalam perencanaan program.
d. Lintas departemen sehingga dapat meningkatkan
komunikasi, koordinasi, dan kerja sama antar departemen.
e. Menghilangkan program yang overlopping atau
bertentangan dengan pencapaian tujuan organisasi.
f. PPBS menggunakan teori marginal
utility,sehingga mendorong alokasi sumber daya secara optimal.
5.
Kelemahan PPBS
a. PPBS membutuhkan sistem yang canggih,
ketersediaan data, adanya sistem pengukuran, dan staf yang memiliki kapabilitas
tinggi.
b. Implementasi PPBS membutuhkan biaya yang besar
karena PPBS membutuhkan teknologi yang canggih.
c. PPBS bagus secara teori, namun sulit untuk
diimplementasikan.
d. PPBS mengabaikan realitas politik dan realitas
organisasi sebagai kumpulan manusia yang kompleks.
e. PPBS merupakan teknik anggaran yang statistically oriented. Penggunaan
statistik terkadang kurang tajam untuk mengukur keseluruhan efektivitas
program.
f. Pengaplikasian PPBS menghadapi masalah teknis.
Hal ini terkait dengan sifat program dalam alokasi biaya. Sementara itu sistem
akuntansi dibuat berdasarkan departemen bukan program.
6.
Masalah utama
penggunaan ZBB dan PPBS
a. Bounded rationality, keterbatasan dalam
menganalisis semua alternatif untuk melakukan aktivitas.
b. Kurangnya data untuk membandingkan semua
alternatif, terutama untuk mengukur output.
c. Masalah
ketidakpastian sumber daya, pola kebutuhan di masa depan, perubahan politik,
dan ekonomi.
d. Pelaksanaan teknik tersebut menimbulkan beban
pekerjaan yang sangat berat.
e.
Kesulitan dalam menentukan tujuan dan perangkingan program terutama
ketika terdapat pertentangan kepentingan ( conflict
of interest).
f. Seringkali tidak memungkinkan untuk melakukan
perubahan program secara cecepat dan tepat.
g. Terdapat hambatan birokrasi dan perlawanan
politik yang besar untuk berubah (resistence
to change).
h. Pelaksanaan teknik tersebut sering tidak
sesuai dengan proses pengambilan keputusan politik. Politik berusaha membuat
pelaksanaan lebih “technocratic” yang
hal tersebut bisa mempengaruhi proses penganggaran.
i. Pada akhirnya, pemerintah beroperasi dalam
dunia yang tidak rasional.
BAB III
PENUTUP
A.
Kesimpulan
Anggaran sebagai alat perencanaan kegiatan publik yang dinyatakan dalam
satuan moneter sekaligus dapat digunakan sebagai alat pengendalian. Agar fungsi
pengendalian dan pengawasan dapat berjalan dengan baik, maka sistem anggaran
serta pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran harus
dilakukan dengan cermat dan sistematis.
Terdapat dua pendekatan dalam penyusunan angaran sektor publik, yaitu
pendekatan tradisional dan pendekatan New
Public Management. Pendekatan NPM dimaksudkan untuk mengatasi kelemahan
dari sistem tradisional. Anggaran dengan pendekatan NPM terdiri dari beberapa
jenis, yaitu anggaran kinerja, ZBB, dan PPBS. Anggaran dengan pendekatan NPM
sangat menekankan pada konsep value for
money dan pengawasan atas kinerja output.
Perubahan dari sistem anggaran tradisional menuju sistem anggaran dengan
pendekatan NPM merupakan bagian penting dari reformasi anggaran. Reformasi
anggaran sektor publik dilakukan untuk menjadikan anggaran lebih berorientasi
pada kepentingan publik dan menekankan value
for money. Beberapa jenis anggatan dengan pendekatan NPM, seperti ZBB,
PPBS, dan Anggaran Kinerja perlu dikaji lebih mendalam sebelum diaplikasikan,
karena pada masing-masing jenis anggaran tersebut memiliki kelebihan dan
kelemahan. Penerapan sistem anggaran juga perlu mempertimbangkan aspek sosial,
kultural, dan kesiapan teknologi yang dimiliki oleh pemerintah.
B.
Saran
Saran
yang dapat kami kemukakan setelah menyusun makalah Jenis-Jenis Anggaran Sektor
Publik adalah Dalam penyusunannya,
anggaran harus transparansi baik dalam bentuk penerimaan maupun pengeluaran dan
anggaran dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya demi mencapai mencapai tujuan
organisasi yaitu mensejahterakan masyarakat.
0 komentar:
Post a Comment